Demokrasi Adalah: Pengertian, Sejarah, dan Contoh

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting didasarkan pada kesepakatan mayoritas dari masyarakat yang diberikan secara bebas. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengubah kehidupan mereka melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Sistem ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Table of Contents

Pengertian Demokrasi

Demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani Kuno δημοκρατία (dēmokratía) “kekuasaan rakyat,” adalah sistem pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik didasarkan pada suara mayoritas dari rakyat. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi juga mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, hak-hak individu, dan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara.

Pengertian Demokrasi Menurut para Ahlinya

Berikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut pendapat dari para ahli.

1. Aristoteles

Sebagai bentuk pemerintahan yang berpotensi baik, meskipun dia juga menyadari ancamannya. Bagi Aristoteles, demokrasi yang dapat berjalan dengan stabil haruslah berdasarkan pada hukum dan dilengkapi dengan sistem mekanisme yang menyeimbangkan kekuasaan.

2. Abraham Lincoln

Abraham Lincoln dikenal dengan definisinya tentang demokrasi sebagai “pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Menurut pandangan Lincoln, demokrasi membutuhkan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan serta mengedepankan kepentingan rakyat.

3. E. E. Schattschneider

Menggambarkan demokrasi sebagai sistem politik yang kompetitif, di mana para pemimpin dan organisasi bersaing untuk mengusulkan alternatif kebijakan publik, sehingga masyarakat dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan.

4. Winstons Churchill

Churchill menggambarkan demokrasi sebagai “sistem terburuk kecuali semua yang pernah dicoba.” Dalam konteks ini, ia menyoroti bahwa meskipun mungkin memiliki kelemahan, tidak ada sistem pemerintahan yang lebih baik yang telah ditemukan.

5. Jhon Locke

Melihat demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang diinginkan, yang didasarkan pada kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi mereka.

6. Robert Dahl

Mengartikan demokrasi sebagai kerangka sistem politik di mana keputusan-keputusan politik dibentuk melalui kompetisi terbuka dan inklusif antara semua warga negara yang memenuhi syarat. Menurut pandangannya, demokrasi yang efektif mengharuskan keterlibatan politik yang meluas, kebebasan berbicara, hak untuk berorganisasi, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas.

7. Adam Przeworski

Mengartikan demokrasi sebagai bentuk institusi yang mengelola konflik berkelanjutan, ketidakpastian, dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang beragam.

8. Philippe C. Schmitter dan Terry L. Karl

Mendefinisikan demokrasi politik modern sebagai tata kelola pemerintahan di mana para pemimpin bertanggung jawab kepada warga negara, melibatkan kompetisi dan kerjasama dengan wakil-wakil rakyat.

9. Joseph Schumpeter

Mengenalkan ide demokrasi elit, yaitu bahwa dalam masyarakat modern, demokrasi tidak diartikan sebagai partisipasi langsung dari seluruh warga negara, melainkan sebagai persaingan di antara kelompok-kelompok elit yang bersaing untuk memenangkan proses pemilihan.

Sejarah Demokrasi di Dunia

Sejarah demokrasi bisa ditelusuri kembali ke Yunani kuno, terutama di Athena pada abad ke-5 SM. Di Athena, sistem demokrasi langsung diterapkan, di mana warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Setiap warga negara dewasa laki-laki memiliki hak suara dalam Majelis Rakyat, yang membuat keputusan tentang hukum, kebijakan, dan urusan pemerintahan lainnya.

Namun, demokrasi di Athena tidaklah sempurna. Hanya warga negara pria yang memiliki hak politik, sementara wanita, budak, dan orang asing tidak memiliki hak suara. Meskipun demikian, sistem ini dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan demokrasi, karena memberikan dasar bagi konsep pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat.

Konsep demokrasi kemudian menyebar ke Roma dan negara-negara lain di Eropa. Pada abad ke-18 dan ke-19, demokrasi modern mulai berkembang di berbagai belahan dunia, terutama di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada saat yang sama, revolusi industri juga memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan demokrasi, karena masyarakat mulai menuntut hak-hak politik dan sosial yang lebih besar.

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan yang rumit dan dinamis. Berikut adalah beberapa tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia:

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Setelah memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada periode ini, Indonesia mengalihkan sistem pemerintahan ke demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965.

3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966-1998)

Setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto pada tahun 1966, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998.

4. Demokrasi Pasca Reformasi (1998-sekarang)

Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami periode reformasi politik yang menghasilkan perubahan besar dalam sistem pemerintahannya. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan melibatkan partisipasi yang lebih luas.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah, politik, dan pemikiran tentang demokrasi oleh para tokoh pendiri bangsa, seperti Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir. Konsep gotong royong dan rasa kekeluargaan juga menjadi nilai penting dalam demokrasi Pancasila, yang menjadi dasar dari sistem pemerintahan Indonesia.

Prinsip Dasar Demokrasi

Demokrasi memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipahami oleh setiap warga negara. Pertama, demokrasi mengutamakan prinsip kebebasan dan persamaan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam proses politik.

Kedua, demokrasi menghormati hak minoritas. Meskipun keputusan diambil berdasarkan kesepakatan mayoritas, hak-hak minoritas tetap diakui dan dihormati. Ini penting untuk mencegah tirani mayoritas.

Ketiga, demokrasi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Para pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat dan harus melakukan tindakan yang terbuka dan jujur.

Keempat, demokrasi menekankan pentingnya pendidikan dan partisipasi politik yang aktif dari rakyat. Tanpa partisipasi aktif dari rakyat, demokrasi tidak akan berfungsi dengan baik.

Macam-Macam Demokrasi

Ada beberapa bentuk demokrasi yang dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain:

1. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

Demokrasi Liberal: Menekankan pada hak individu dan kebebasan perseorangan dalam suatu negara.
Demokrasi Proletariat: Lebih mengutamakan kepentingan umum daripada hak individu, didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme.
Demokrasi Pancasila: Selain dalam bidang politik, juga memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kesejahteraan rakyat diwujudkan melalui musyawarah dan mufakat.

2. Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

Demokrasi Langsung: Rakyat secara langsung terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan politik negara.
Demokrasi Tidak Langsung (Perwakilan): Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
Demokrasi Referendum: Rakyat memilih wakil-wakilnya di parlemen, yang kemudian diawasi dalam tugasnya melalui sistem referendum.

Demokrasi memiliki berbagai bentuk yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Each demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang mendasari sistem pemerintahannya, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan berkelanjutan.

Contoh Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik sangat ditekankan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana demokrasi dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari:

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah salah satu contoh klasik dari demokrasi. Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin politik, seperti presiden, gubernur, walikota, dan anggota parlemen, berdasarkan pilihan mereka dalam pemilihan umum. Melalui pemilihan ini, rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih para pemimpin mereka.

2. Partisipasi dalam Pemerintahan Lokal

Di tingkat lokal, warga negara dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan komunitas, dewan kota, atau dewan desa untuk membahas masalah-masalah penting, memberikan masukan, dan mempengaruhi kebijakan yang memengaruhi wilayah mereka.

3. Hak untuk Mengajukan Petisi

Warga negara memiliki hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah mereka tentang isu-isu tertentu. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyoroti masalah yang dianggap penting dan meminta tindakan dari pemerintah.

4. Kebebasan Berbicara dan Berkumpul

Demokrasi melindungi hak warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka, baik secara individual maupun dalam kelompok. Ini termasuk demonstrasi, diskusi terbuka, dan media independen yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan.

5. Kegiatan Kemasyarakatan

Demokrasi juga tercermin dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti klub, asosiasi sukarela, dan lembaga nirlaba. Dalam organisasi ini, anggota biasanya memiliki suara dalam menentukan tujuan dan kebijakan organisasi tersebut.

6. Kerja Sama dalam Pengambilan Keputusan

Di tempat kerja, dalam organisasi, atau dalam keluarga, prinsip-prinsip demokrasi dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan melalui diskusi dan pemungutan suara. Semua anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Tantangan Demokrasi di Era Digital

Di era digital seperti sekarang, demokrasi juga menghadapi tantangan baru, terutama terkait dengan penggunaan media sosial dan internet. Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi proses politik dan membuat perpecahan dalam masyarakat.

Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi. Dengan adanya media sosial, rakyat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka kepada pemerintah.

Baca juga:

Referensi

Daha, M. K. (2021). Demokrasi.
Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. Lensa, 15(1), 60-73.
Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. Solusi, 18(2), 251-264.
Marijan, K. (2019). Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru. Kencana.
Ridho, M. F. (2017). Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. Adalah, 1(8).
Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 5(1).
Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).
Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa. Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No. 2, UNPAR, 2004., 3.